Selasa, April 28, 2009

Fardhu Kifayah, Inisiatif Warga untuk Kematian

Sejak Agustus 2008, sebuah inisiatif yang dinamai Fardhu Kifayah dilaksanakan warga Rukun Tetangga 20 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan. Kegiatan ini dilandasi niat menggalang bantuan dana untuk membiayai pengurusan jenazah warga.
Sifat kekeluargaan, gotong royong, saling tolong menolong masih terang jejaknya di berbagai tempat di tanah air. Kegiatan di Rukun Tetangga (RT), misalnya, menjadi tulang punggung penyelenggaran sistem keamanan lingkungan warga dan layanan sosial kemasyarakatan bagi warganya. Di Kelurahan Sumber Rejo, layanan semacam ini pun muncul sejak pertengahan tahun lalu. Di kawasan ini banyak warga keturunan Bugis Makassar yang telah menetap bertahun-tahun. Nama inisiatif Fardhu Kifayah, dengan tujuan utama menggalang dana pengurusan jenazah.
Menurut salah seorang penggagas dan pengurusnya, Ade Suciawati (30), inisiatif itu lahir dikarenakan trauma-trauma kecil terhadap biaya rumah sakit yang sangat mahal. “Tidak semua orang punya kemampuan materi yang sama. Tapi bayangkan kalau baru dari keluar rumah sakit, dan misalnya terjadi ha yang terburuk, sang pasien sampai meninggal, waduh berapa lagi biaya yang ditanggung keluarga yang berduka untuk mengubur jenazah,” terang Ade.
Dari pengurus Fardhu Kifayah-lah keluarga yang berduka mendapat bantuan Rp500.000. Dana ini sendiri diperoleh dari iuran setiap kepala keluarga sebesar Rp10.000 yang dibayar mulai tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya. Namun ada beberapa di antara warga langsung membayar kewajibannya itu setahun penuh. Laporan penggunaan dana itu disampaikan langsung oleh Ketua RT kepada warga dalam rapat khusus soal Fardhu Kifayah.
Berdasarkan catatan pengurus Fardhu Kifayah, anggota perkumpulan amal jariyah ini sudah mencapai 51 kepala keluarga (KK), dengan rincian 36 KK di RT 20 dan 15 KK dari RT 19, tetangga RT yang dipisahkan oleh lorong menanjak bernama Gang Fortuna.
Menurut Ade, sejak dijalankan pertengahan tahun lalu, anggota dari Fardu Kifayah tidak dibatasi hanya keluarga RT 20. Aksi solidaritas ini juga membuka kesempatan bagi tetangga dari RT sebelah yang ingin pula berpartisipasi. Cukup dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan salinan kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk. Dana itulah nantinya dipakai membiayai penyelenggaraan jenazah seperti pelayanan mandi, kafan, salat, dan penguburan jenazah, berikut pembacaan surat Yasin dan Talkin oleh petugas yang ditunjuk. Uang sebanyak itu pula dipakai belanja perlengkapan semisal papan dan kayu nisan, kain kafan secukupnya, serta biaya penggalian liang kubur.
Ide Fardhu Kifayah awalnya terlontar dari pemuda setempat, kemudian diobrolkan dengan para tetua di komunitas tersebut, terutama Ketua RT 20, M Tiro AB. Awalnya, menurut Ade, ketika mulai digagas dan dibicarakan serius, para penggagasnya bergerilya ke rumah-rumah mengundang rapat semua warga yang ada di RT tersebut. Sayangnya, tak ada warga yang datang ketika itu. “Tapi, waktu itu, kami sepakat untuk membuat pengumuman saja dan menempel fotocopy-nya di rumah-rumah. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sampai 50-an anggotanya,” terang Ade.
Gagasan ini sendiri sebenarnya mengadopsi Fardhiyah yang sudah dilakukan masjid terdekat kawasan itu, Masjid Ash-Shiddieq Kelurahan Gunung Sari Ulu. Namun berdasarkan lembaran yang saya peroleh, tercantum ‘Ketentuan-ketentuan lain’ seperti [a] bagi anggota fardhiyah yang tidak membayar iuran selama tiga bulan berturut-turut, maka hak-haknya gugur sebagai peserta fardhiyah, dan [b] apabila yang meninggal dunia bukan anggota fardhiyah hanya mendapat pelayanan berupa: mandi, kafan, salat, dan penguburan jenazah, baca Yasin dan Talkin.
Namun apa yang dilakukan warga RT 20 tampaknya lebih longgar. Tidak seketat ketentuan yang tercantum dalam lembaran tersebut. Setidaknya, kesan itu saya peroleh dengan melihat lembaran pengecekan iuran Fardu Kifayah yang begitu sederhana, hanya terdiri dari kolom nomor, bulan, dan kolom untuk paraf petugas pengumpul.
Kawasan yang saya maksud dalam tulisan ini mungkin bagi warga Balikpapan tidak begitu dikenal. Tapi kalau menyebut ‘Gunung Guntur’, setiap orang di Kota Minyak akan menunjukkan daerah ini di mana tepatnya. Atau setidaknya tahu atau bakal bercerita sepotong kesan mereka tentang kawasan ini. Mungkin orang-orang yang berusia 40-an tahun akan menyebut “di belakang (Bioskop) Nusantara” dan “sekitar Hotel Murni”. Orang-orang yang lahir belakangan barangkali mengarahkan Anda “di sekitar Gedung Telkom” atau “dekat Puskib”.
Daerah Gunung Guntur merupakan salah satu kawasan di Balikpapan yang dipenuhi warga dari Sulawesi Selatan, meski nama kelurahannya ‘Sumber Rejo’ sangatlah bernuansa Jawa. Selain di Gunung Guntur, konsentrasi warga Bugis terdapat pula kawasan Kampung Baru di pesisir barat kota berpenduduk sekira 500 ribu penduduk ini.
Tampaknya, penamaan gunung untuk kawasan tertentu di Balikpapan merujuk keadaan geografi kota tersebut yang berbukit. Beberapa nama ‘gunung’ di kota itu antara lain Gunung Samarinda, Gunung Bahagia, Gunung Sari, Gunung Tembak, Gunung Kawi, Gunung Dubbs, Gunung Bakaran, Gunung Bugis, Gunung Empat, Gunung Malang, Gunung Polisi, sampai Gunung Pipa.
Entah dari mana penamaan Gunung Guntur bermula. Bahkan warga setempat pun bingung bila disodori pertanyaan begini. Tapi bila ditanya mengapa sampai inisiatif seperti Fardu Kifayah muncul, setiap warga di RT itu akan menjelaskannya dengan antusias. Ya, karena duka seorang warga juga ikut dirasakan dan ditanggung seluruh warga.[]

Minggu, April 26, 2009

John K Grande on Firman Djamil' Sculpture 2008

Firman Djamil’s Zero Chimney is a powerful sculptural integration at Guandu. Rising up vertically from the ground, this chimney recall the factory smokestacks from the early days of industrialization, but Firman’s is a bio-sensitive chimney that includes corn seeds at its base, a food source that will become a growing part of the art. As part of his artistic process Firman performed a performance ritual that involved public participation an planting of the corn seeds at the opening of the 3rd annual Guandu International Outdoor Sculpture Festival.

Zero Chimney likewise addresses the issue of alternative energy sources, notably the corn-based fuel known as Ethanol. Produced from maize or corn using an agrifuel process, the production of Ethanol is being contested for various reasons, notably that food sources for the world’s poor and disenfranchised are being converted into fuel, but also because water used to cultivate maize/corn for ethanol on huge farms, is not being directed towards our sustainable projects and for basic resource use. The production of one gallon or 3.7 liters of ethanol requires 6.345 liters of fresh water during the maize/corn growth and fermentation process, and there is also irrigation waste, and corresponding environmental damage.

A beautifully aesthetic bamboo construction at Guandu Nature Park, Zero Chimney is nature stack, one that no longer yields gas or carbon emissions in the form of Co2, but fresh air instead. An art with heard that will yield corn, to then be eaten by humans and songbirds, in indeed interactive in a most wholesome, universal and environmental way.

John K Grande, 2008

Jumat, April 24, 2009

Eduardo Galeano, Chavez, dan Obama

Burung-burung Terlarang

Tahanan politik berkebangsaan Uruguay itu dilarang bercakap tanpa izin, bersiul, tersenyum, bernyanyi, berjalan lekas, atau menyapa tahanan lain; juga tak boleh menerima gambar wanita hamil, orang berpacaran, kupu-kupu, bintang, bahkan gambar burung.

Pada sebuah Ahad, Didasko Perez, guru sekolah yang dianiaya dan dikerangkeng lantaran dianggap berideologi politik menyimpang, dikunjungi oleh anak perempuannya, Milay, yang berumur lima tahun. Ia membawakan ayahnya gambar burung. Tapi penjaga merobeknya di gerbang penjara.

Di Ahad berikutnya, Milay membawa lagi gambar, tapi kali ini gambar pohon. Tentu gambar pokok kayu tak dilarang masuk ke bilik tahanan. Didasko memuji gambar anaknya itu dan menanyakan bulatan berwarna yang tersebar di pucuk-pucuk pohon, juga bulatan kecil yang setengah sembunyi di antara dahan dan ranting.

“Buah jerukkah? Atau buah apa mereka itu?”
Sang anak merapatkan telunjuk ke bibirnya. “Sssssshhh.”

Lalu berbisik ke telinga ayahnya: “Ayah bodoh. Tidakkah Ayah lihat mereka adalah mata. Itu adalah mata burung-burung yang aku selundupkan untuk Ayah.”
(Century of the Wind, Eduardo Galeano)

Itulah salah sebuah cerita indah dalam
Century of the Wind, karya Eduardo Galeano. Penulis ini, yang karyanya saya kenal dari Mas Halim HD, menulis banyak buku (salah satunya Soccer in the Sun and Shadow yang saya fotokopi dari Mas Halim). Mas Halim heran kalau penulis ini justru tidak dikenal di Indonesia.
Eduardo Galeano kembali menyita perhatian. Salah sebuah bukunya, Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a Continent (Menguak Tabir-tabir Amerika Selatan: Lima Abad Perampasan Sebuah Benua) menjadi tandamata yang diserahkan Presiden Bolivia, Hugo Chavez kepada Barack Obama dalam aksi spontan Chavez yang mengulurkan jabat tangan ke Obama dalam KTT Negara-negara Amerika (CAS) di Trinidad-Tobago, pekan lalu.

Senin, April 06, 2009

Masih Tuluskah Desa seperti yang Kita Pikirkan?

Kalau Anda masih berpikir kalau desa dan manusia-manusia di dalamnya masihlah tulus seperti dulu, pengalaman saya di bawah ini bisa jadi gambaran apa yang Anda bayangkan. Baik, saya mulai cerita saya:

PADA paruh terakhir November 2007 lalu, saya ikut penelitian pendidikan usia dini di Desa M, Kecamatan P, sekitar 20 kilometer dari kota W. Tapi yang membuat saya kaget adalah keterusterangan kepala desa dan kepala dusun perihal bagaimana saya ‘menghargai’ narasumber di desa itu. Kesan saya tentang warga desa yang tak mengharap pamrih pun sempat dibuyarkan oleh segelintir orang.

BEGITU tiba di M sore itu, saya menuju rumah kepala desa yang diantarai sebatang jalan dengan kantor desa. Usai perkenalan, Pak Kades meminta saya menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani pihak Kabupaten. Jelas saya tidak punya jawaban untuk itu. Karena begitu tiba di Terminal PP, saya langsung naik ojek menuju ke desa. Saya diarahkan tim peneliti bersegera ke desa. Tak ada wanti-wanti untuk singgah di Kantor Bupati mengambil surat keterangan, rekomendasi, dan sejenisnya. Tapi saya maklumi saja. Barangkali, karena tugasnyalah Kepala Desa mesti berlaku demikian.
Tapi belakangan Kades agak melunak, setelah membaca print-out garis besar dari penelitian yang dilakukan sebuah lembaga internasional yang bertitik perhatian pada anak-anak. Begitu kertas diserahkan lagi, saya kemudian jelaskan bagaimana proses yang akan berjalan dalam assessment yang saya jadwal sepekan ini; termasuk wawancara dengan beberapa warga di desa yang berpenduduk sekitar 700 jiwa tersebut. Tapi justru yang membuat saya terkaget adalah pertanyaan Kades.
“Ada ji uang transportasi buat yang diwawancarai?” tanya Kades.
“Eh… wawancaranya saya datang ke rumah-rumah saja, Pak,” kata saya.
Saya cukup gelagapan menjawab. Pertanyaan itu tak pernah saya duga akan keluar begitu saja. Sebelum saya berpikir lebih jauh mengira-ngira sebab semuanya, Kades sudah menjawabnya. Menurutnya, biasanya uang transpor itu didapatkan kalau ada warga yang ikut pelatihan di kota. “Oh saya kira ada. Sebelumnya ada begitu,” terangnya. Yang dimaksudnya adalah rangkaian pertama dari penelitian sejenis. Sementara turun ke lapangan kali ini hanya sebagai assessment dari yang pertama.
Penelitian kali ini sebenarnya untuk melihat perkembangan program Taman P setahun sejak didirikan di M. Program ini diperuntukkannya bagi anak usia pra-sekolah dasar. Posyandu, taman bermain, taman kanak-kanak dijadikan satu paket.
“Eh, orang apa ki?” tanya Kades.
“Saya orang Bugis. Dari R, Pak,” tanggap saya.
“Oh … Sidera’?” katanya dengan logat Bugis kental. Maksud dia ‘Sidrap’, kabupaten asal saya. Segera saya iye-kan.
Ia kemudian mulai tertawa kecil, sambil membincangkan hal seperti seorang kerabatnya yang tinggal di Sidrap. Sekaligus menanyakan kabar rekan saya yang pernah meneliti di M setahun lalu. Sampai kemudian ia mengarahkan saya ke rumah kepala dusun yang sempat saya singgahi sebelum menuju rumahnya. Di sana saja bermalam, katanya, karena ia harus mengantar istrinya pulang. Saya makin bersemangat. Setidaknya, saya merasa bahwa tanda persetujuan sudah ada di genggaman. Ayat suci dari masjid di barat desa terdengar sayup. Saya pun pamit.

DI RUMAH mertua kepala dusun magrib itu, ditemani si empunya rumah, saya dan Kepala Dusun berbincang di ruang tamu. Sinar dua pelita begitu redup. Mimik wajah Kepala Dusun nyaris tak bisa saya lihat. Pembicaraan berkisar pada fasilitas desa tersebut. Dari keluhannya tentang listrik sampai jalan yang menghubungkan M dengan desa tetangganya. Sudah dua kali, kata Kepala Dusun, warga minta PLN mengalirkan listrik ke desa tersebut, tapi hasilnya nihil. Warga akhirnya menyerah. “Jadi maafkan dek kalau di sini agak gelap,” ujarnya.
Begitu pula jalan yang menghubungkan desa M dengan desa lain. Seumur hidup, jalan sepanjang sekitar 1.500 meter tak beraspal. Hanya ada dua kendaraan umum roda empat yang lalu lalang setiap hari dari desa M ke Kota W pergi pulang. Waktunya pun cuma dari pagi sampai pukul 12.00 saja. Alasan ini pula yang oleh Kepala Dusun disebut menjadi penyebab tingkat pendidikan desa itu rendah. Hanya empat warga yang lulus SMA, seorang yang menyelesaikan pendidikan strata satu, tamatan sekolah menengah pertama 15 orang, dan selebihnya pemegang ijazah sekolah dasar.
Kepala Dusun lalu mengalihkan pembicaraan ke tujuan kedatangan saya. Saya jelaskan kembali tentang keperluan dan jadwal proses wawancara serta pengambilan data, sesuai yang saya paparkan ke Kades. Pertanyaan “adakah uang untuk setiap narasumber” saya hadapi lagi. Hanya kali ini dari kepala dusun. Jawaban yang saya lontarkan untuk Kades saya ulang lagi-lagi untuk Kepala Dusun. Entahlah apa jawaban itu memuaskan. Yang jelas, sang kepala dusun lalu menceritakan pengalaman beberapa warga yang mengikuti pelatihan di Makassar. Mereka mendapat ongkos transportasi bila pelatihan selesai. Kembali lagi sanggahan sama saya sebut terkait alasan ini, bahwa saya yang akan datangi rumah warga untuk wawancara. “Tidak lagi kayak dulu warga yang dikumpul,” ujar saya.
Tapi saya jadi ragu sendiri dengan cara saya meyakinkan si kepala dusun. Rasanya habis sudah segala silat lidah saya soal itu. Tapi tak juga berhenti pertanyaan dan pernyataan seputar ‘penghargaan’ masih saja terlontar dari dia. Bahkan ia mengulang lagi perbandingan perlakuan orang-orang dari lembaga donor yang pernah datang ke sini. Disebutnya beberapa nama petugas yang hanya satu dua di antaranya saya pernah dengar. Sementara tanda-tanda kesiapannya untuk membantu saya selama di desa tak juga tampak. Hanya satu yang saya butuhkan, ‘restu’ untuk bergerak keesokan harinya.
Akhirnya, lantaran berpikir waktu penelitian yang sempit, kali ini saya tak bisa mengelak. Saya hanya menjawab bahwa saya akan bicarakan ini segera dengan ketua tim peneliti. Segera saya kirim pesan pendek. Hanya sekitar tiga menit kemudian pesan terjawab. Tak usah beri, begitu inti pesan balasan tersebut. Jawaban ini sendiri menjadi penegasan ulang tentang tidak adanya dana untuk itu. Sejak penggodokan dan persiapan awal penelitian, tak ada sedikit pun pembicaraan terkait hal ini. Segera saya sampaikan jawaban itu ke kepala dusun. “Oh. Tidak apa-apa kalau begitu. Saya kira ada seperti dulu,” tanggapnya singkat.
Tapi harapan saya yang sempat terbit karena mendapat permakluman, buyar lagi oleh pernyataan. “Coba ada, biar sedikit saja, kasi’ ke orang yang kita’ (Anda) wawancarai. Kalau saya biar tidak ada,” katanya lagi. Saya akhirnya membuka kartu. “Terus terang Pak, kami hanya disampaikan untuk kasi’ ke tuan rumah uang makan selama di sini. Lainnya tidak ada. Tapi nanti saya usahakan bagaimana caranya,” ujar saya.
Tak lama setelah jawaban itu, Kepala Dusun pun menawarkan diri untuk diwawancarai. Selesai wawancara kami mengobrol lepas lagi. Kali ini ia ceritakan kehidupan ekonomi di desa itu, sebuah kondisi yang mengakibatkan beberapa warganya harus merantau. Berdasarkan catatan Kades, tidak kurang 50 warganya kini mengadu nasib di Malaysia. Angka ini belum termasuk beberapa warganya yang tersebar di beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Kepala Dusun pun menyebut, kalau ia pernah merantau ke Sumatera, di sekitar Riau. Di sana ia menjadi petani kelapa. Hingga kemudian, kembali ke desa dan menikah dan menjadi bapak dari dua anak laki-laki.
Jam di telepon seluler saya menunjuk pukul 22.40 wita. Sejak selesai perjamuan malam kami, mertua Kepala Dusun nyaris tak pernah bergerak di kursinya, kecuali menggulung tembakau dan ke dapur untuk buang air kecil. Sejak tadi ia diam. Mungkin mencoba mengikuti pembicaraan kami. Bapak tidak bisa berbahasa Indonesia, begitu kata anak menantunya. Jadi sesekali saya memotong pembicaraan hanya untuk berbahasa Bugis kepadanya, yang kadang juga saya ragukan apakah dapat dicerna atau tidak. Maklum, aksen Bugis R dan B bagai langit dan bumi. Bukan hanya sebab perbedaan kosakata yang membuat saya terbata-bata. Tapi lebih dari itu, akses Bugis R dikenal kasar. Sementara lainnya mendayu lembut. Mungkin tuan rumah dan Kepala Dusun cukup mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Tapi kesulitan sebenarnya ada pada saya. Saya harus mendekatkan telinga saya kepada kedua lawan bicara yang berintonasi lembut ini. Semua kata terdengar seperti bersambung; tanpa spasi. Jadi seperti bukan kalimat yang saya dengar. Malah kata yang teramat panjang. Tapi sepertinya mereka mengerti kesulitan saya itu. Akhirnya lontaran kalimat percakapan kami kemudian dibuat sedikit melambat. Begitulah pula ketika tuan rumah mempersilakan saya untuk masuk kamar untuk tidur.

KEESOKAN harinya, usai sarapan di rumah Kepala Dusun yang berada di samping rumah mertuanya, saya serahkan uang konsumsi ke istri Kepala Dusun. Begitu hendak berangkat menuju rumah warga, Kepala Dusun menyarankan untuk membeli amplop dan mengisi lembaran ‘ala kadarnya’. Kami pun bergerak. Di warung terdekat, saya membeli tujuh lembar amplop, sekalian menukar uang untuk isi amplop. Tak lupa juga membeli tiga bungkus rokok Bitto (Big Top) untuk Kepala Dusun. Hitung-hitung sebagai imbalan jasa untuk menemani saya berkeliling desa. “Wee, banyak sekali kita’ (Anda) belikan ka,” serunya.
Hari itu, selepas matahari tergelincir dari ubun-ubun, saya menyelesaikan wawancara dengan tiga narasumber. Setiap selesai wawancara, saya menyerahkan amplop itu langsung ke tangan narasumber melalui salam tempel. Saya dan Kepala Dusun segera kembali. Dua narasumber lain tidak dapat ditemui karena sedang berada di Watampone. Begitu pula dengan imam, kepala sekolah, dan sumber informasi lainnya sedang tidak ada. Malamnya, lantaran hujan, saya hanya menghabiskan waktu bercakap dengan Kepala Dusun, mulai dari cerita-cerita seputar desa sampai dengan Pilkada Sulsel yang masih ditunggu kabarnya.
Di hari kedua, saya berencana melakukan percobaan. Saya akan mewawancara tanpa ‘salam tempel’. Dengan sengaja dompet dan rokok tidak saya bawa. Di perjalanan, saya membuat pengakuan bahwa saya tak membawa apapun. “Rokok saja saya lupa,” kata saya. Kepala Dusun memaklumi saja. Wawancara pun saya lakukan dengan Pak Imam Desa, guru-guru di desa. Di malam harinya, saya berkunjung ke dua orang tokoh masyarakat. Sepulang dari sana, saya kemudian memenuhi ajakan Kepala Dusun untuk bermain domino di rumah seorang kerabat dekatnya yang hendak menggelar pesta pernikahan.
Singkat cerita dua hari kemudian, wawancara saya selesaikan dengan dua tiga ibu rumah tangga. Dalam perjalanan pulang, Kepala Dusun menyarankan, bila saya hendak pulang nanti, sebaiknya saya menitipinya ‘uang terima kasih’ itu kepadanya saja. “Biar saya nanti yang kasi ke mereka,” ujarnya. Saya pun mengiyakannya.

Mengingat waktu pulang saya yang sudah sore, Kepala Dusun meminta bantuan ke salah seorang pemuda tetangganya untuk membonceng saya turun ke desa lain, agar saya bisa mengakses kendaraan ke Makassar. Jika tidak, saya mesti menunggu lagi sampai besok pagi untuk bisa pulang.[]

Sabtu, April 04, 2009

Pengalaman di Kantor Pemerintah

Setiap warga tak bisa mengelak berurusan dengan instansi pemerintah, mulai dari kantor-kantor yang menangani soal khusus, sampai di bagian terkecil seperti kelurahan. Ada yang bisa menghindar, tapi tak sedikit pula yang cuma bisa pasrah dan ‘mengabdi’ pada kekuasaan yang ditunjukkan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

SUDAH lama saya memendam keinginan, satu waktu nanti saya ingin berkunjung ke Kantor Arsip Nasional di Jl Perintis Kemerdekaan Km-10 Makassar. Tentu menyenangkan melihat, menyimak, dan membaca bukti tertulis-tercetak dari masa lampau terendap sampai kemudian dapat saya baca dan lihat di tempat tersebut.
Harapan itu terbayar. Untuk keperluan penerbitan sebuah buku kajian filologi, saya berkesempatan ke sana, ditemani Armin, seorang teman yang fotografer. Tujuan kami memotret naskah dan gambar yang ada dalam lontara sebbo' atau naskah lontara Bugis kuno khusus, Assikalaibineng (kitab persuami-istrian), berlubang tepat di bagian gambar alat kelamin perempuan. Di kantor itu sudah menunggu pula Muhlis Hadrawi, salah seorang dosen Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
Di ruang selebar 4 meter berpendingin, Muhlis bersibuk mencari deretan gambar yang akan dijepret. Mikrofilm yang tergulung layaknya pita mesin ketik, hanya mesti diputar manual dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Rangkaian gambar kecil yang ada dalam gulungan tersebut dipancari sinar dari bawah, sehingga tampil jelas di layar Canon Reader, mesin pemindai yang selintas serupa komputer. Dalam pencarian gambar, kami dapati bagian mikrofilm yang berair. Untungnya bukan bagian yang hendak difoto. “Mungkin karena suhunya tidak sesuai,” ujar Muhlis.
Gambar kami dapat. Armin pun menjepret. Usai kokang kamera ditekan sampai tiga kali, seorang pegawai perempuan berkerudung memanggil Muhlis Hadrawi, seorang dosen Unhas yang sepakat bertemu kami di sana. Saya agak curiga. Jangan-jangan penyakit awam kantor-kantor pemerintahan kumat. Tapi saya pura-pura mengabaikannya seraya melanjutkan sibuk bersama Armin yang mengarahkan moncong kameranya ke layar Reader.
Dugaan saya benar. Di balik sekat setinggi semeter, si pegawai perempuan menjelaskan ke Muhlis perihal Kantor Arsip punya peraturan baru. Sekali jepret sepuluh ribu rupiah, katanya. Muhlis yang merasa sebagai pengunjung tetap dan tak pernah mendapati masalah seperti ini, langsung protes. "Bisa tunjukkan peraturannya (tertulis), Bu?"
Si ibu yang dimintai mengiyakannya. "Nanti saya kasih lihat ki’," tanggap si ibu.
Lembaran peraturan yang ditunggu tak kunjung ditunjukkan. Tapi si ibu melanjutkannya lagi, "Saya hanya memberitahu bahwa ada peraturan baru berlaku sekarang biar tak ada masalah nanti kalau sudah selesai (pemotretannya)," katanya.
Muhlis mengangguk. Ia segera beringsut dan bergabung dengan kami yang menunggu film lain ditayang lalu dijepret. Sementara si ibu rupanya duduk tak lama di meja tersebut. Ia segera pergi ke belakang. Yang tertinggal di kantor sempit memanjang itu hanyalah seorang ibu separuh baya di meja tempat si jilbab di bagian kiri, juga suara percakapan tiga siswi sekolah menengah atas di depan satu unit komputer di sebelah kanan kami. Sepertinya mereka sedang praktik kerja lapangan.
Armin menjepret lagi. Muhlis kembali mencari gambar yang diperlukan. Tapi si ibu yang mengawasi kami menegur kalau sekali jepret harus bayar sepuluh ribu rupiah. Meski disibukkan oleh keharusan mencari gambar yang hendak diabadikan, Muhlis protes. Kali ini dia agak gerah dengan redaksi kalimat ‘sekali jepret’. Harusnya ‘setiap gambar’. Soalnya “Kami hanya pilih gambar yang baik untuk dipakai, Bu,” cetus Muhlis.
Si ibu sepertinya hendak membantah pernyataan Muhlis. Namun ia tampak juga maklum dengan penjelasan lelaki perawakan kecil itu. Akhirnya ia menyerah, “Ah, saya tidak tahu memutuskan. Mending Bapak tanya Ibu (jilbab),” ujarnya, singkat.
Singkat cerita, pekerjaan itu pun selesai. Kami berkemas. Segera keluar dengan berpamit pada orang-orang yang ada di kantor tersebut. Saya dan Armin menyegerakan keluar dari kantor tersebut. Rencana awal untuk berlekas mencari makan kami urungkan. Siang begitu terik. Kami sepakat berhenti sebentar untuk menghindari panas berlebihan; lantaran baru saja berada di udara yang begitu sejuk. Kulit akan terasa kering, begitu kilah saya. Armin ikut saja.
Sekitar 10 menit kemudian, Muhlis keluar dari pintu menuju mobilnya. Saya dan Armin berteduh di bayangan pohon menunggu pete-pete. Muhlis menghentikan mobilnya dan meminta kami naik. Dalam perjalanan, Muhlis mengaku terpaksa membayar sekitar 50 ribu rupiah untuk lima gambar. “Ah sudahlah, rasanya naskah itu sebaiknya dikembalikan saja ke Unhas. Kok mengakses naskah sendiri susah begitu,” katanya. Nada marah terasa dalam pernyataan itu.
Kedongkolan Muhlis rupanya beralasan. Naskah-naskah Bugis kuno tersebut awalnya diamankan oleh Unhas. Namun ketika Kantor Arsip Sulawesi Selatan di bawah manajemen Muhlis Paeni, naskah tersebut diboyong ke Kantor Arsip untuk diamankan. Biar akses masyarakat terhadap naskah mereka lebih leluasa. “Tapi kalau begini, wah malah tambah susah,” ujar Muhlis.
Kantor pemerintah seperti Kantor Arsip makin eloklah kalau saja mengutamakan dan meningkatkan pelayanannya untuk warga. Sesungguhnya, tugas instansi tersebut tak lain sebagai pihak yang menjagai dan mengawetkan naskah lama. Makin mudah warga mengaksesnya, berarti tambah ringan juga tugas para pegawainya. Bukankah dengan banyaknya warga yang mengabadikan dan menyimpan naskah tertentu berarti pula makin kecil pula punah dan hilangnya naskah yang bersangkutan?
Dari penjelasan Muhlis pula saya paham bahwa rupanya setiap pengunjung kantor tersebut biasanya membayar Rp5.000 untuk masuk mengakses data yang ada di sana. Perihal aturan ini, saya pikir, sekadar uang kebersihan tak mengapalah memberi sekadarnya. Namun untuk sampai menetapkan aturan seperti pengenaan biaya saat memotret sangatlah tak beralasan apalagi tanpa aturan tertulis.
Begitulah yang kerap terjadi di kantor-kantor pemerintah, ada ‘aturan baru’ dalam bentuk pelisanan, tapi tiada tulisan, yang coba ‘ditegakkan’ oleh aparatusnya. Namun di kantor kelurahan, saya menemuinya lain. Justru mereka meminta dengan terus terang dengan dalih ‘uang administrasi’, seperti yang akan saya ceritakan dalam paragraf-paragraf berikut.

HANYA berselang sekitar 10 hari setelah kejadian di Kantor Arsip Nasional itu, kejadian yang serupa tak sama saya dapati di Kantor Lurah Tamalanrea yang ada di gerbang permukiman Bumi Tamalanrea Permai, ketika saya mengurus satu surat pengantar. Syarat untuk mengambil surat itu yakni diharuskan menyelesaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah yang menjadi alamat dalam kartu penduduk saya.
Jelas saya keberatan. Sejak sekitar 2005, rumah itu sudah dijual keluarga saya. Nama pun di alamat itu bukan lagi nama salah seorang anggota keluarga saya. “Nanti Bapak yang baku atur sama yang punya rumah,” ujar si pegawai, seorang perempuan setengah baya. Kok urusannya dilimpahkan ke saya, kata saya membatin. Tapi tak apalah. Untuk sekali ini saja. Urusan ini makin lama makin berbelit.
Selesai saya lunasi, si ibu sambil menera stempel kelurahan di bagian nama kepala kelurahan, dengan blak-blakan meminta ‘uang administrasi’ sebesar Rp20 ribu. Saya hanya anggukan saja dan merogoh kantong. Hari begitu terik. Surat itu sudah sangat saya butuhkan. Saya tak bisa berpikir panjang lagi untuk mempertanyakan lagi soal beginian. Semua sudah biasa. Semua itu sudah berjalan bertahun-tahun.[]

Kamis, April 02, 2009

Sulawesi Selatan Sebelum Abad ke-17

Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar
Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000
(And The Sun Pursued the Moon)
Thomas Gibson
Ininnawa, Mei 2009

DALAM rentangan seribu tahun, sejak tahun 600-1600, Laut Jawa didominasi oleh lingkaran kerajaan-kerajaan maritim yang penguasanya terlibat dalam penjarahan, perdaganan dan pernikahan jarak jauh. Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar menjelajahi proses ekonomi, politik dan simbolik yang menggabungkan masyarakat Makassar ke dalam sistem regional. Ketika kekaisaran seperti Sriwijaya, Kediri dan Melaka menggenggam hegemoni atas wilayah ini, mereka memperkenalkan model-model baru kerajaan di wilayah pinggiran seperti Makassar di pesisir Sulawesi Selatan. Saat model demi model kuasa istana bergantian duduk di singgasana, model ini melekat ke dalam mitos dan ritual lokal. Tatkala raja-raja Sulawesi Selatan memeluk Islam di awal abad ke 17, setidaknya ada enam model kekuasaan yang hadir di wilayah ini. Islam memperkenalkan model-model religius dan politik yang baru, dan menambahkan kompleksitas simbolis di kawasan ini.
Untuk memahami lebih baik kaitan antara pengetahuan simbolik dan kekuasaan tradisional istana di masyarakat Makassar, Thomas Gibson menggunakan banyak jenis sumber dari beragam disiplin akademik. Dia menunjukkan bagaimana mitos dan ritual menghubungkan bentuk pengetahuan praktis (pembuatan perahu, navigasi, pertanian, peperangan) dengan kategori-kategori dasar seperti gender dan pelapisan berdasar keturunan, serta fenomena alam, ruang angkasa dan kosmologis. Dia juga memperlihatkan bagaimana agen-agen historis menggunakan infrastruktur simbolik ini untuk menggapai tujuan politik dan ideologisnya.
Gibson menyimpulkan dengan meletakkan bahan ini dalam kaitannya dengan Islam dan ritual-ritual siklus hidup. Gibson melakukan analisis antropologis, mitologis, tekstual dan historis untuk memperlihatkan bahwa pengetahuan simbolik Makassar tidak tersusun oleh seamless whole. Melainkan terbangun dari beragam model yang saling bersaing, masing-masing dengan asal-usul historis dan sumber geografis yang unik. Buku ini menarik bagi mereka yang mendalami antropologi, folklor, sejarah dan ilmu politik perbandingan; dan bidang interdisiplin yang baru mencuat, kajian budaya, subaltern dan poskolonial; serta asal-usul globalisme dan transnasionalisme.

>> Buku ini dapat dipesan via email distribusiininnawa@gmail.com atau 0411433775

Buku Terbaru Ininnawa Press

Kuasa dan Usaha
di Masyarakat Sulawesi Selatan
Christian Pelras et. al.
Ininnawa-KITLV Jakarta | Maret 2009

Buku ini mengupas ragam citra dan stereotip yang tersebar luas ditujukan untuk orang Bugis, Makassar, juga suku-suku lain di Sulawesi Selatan, dan banyak di antaranya yang berlawanan satu sama lain.
Penduduk Sulawesi Selatan dilukiskan sebagai pelaut yang berani, perantau yang lihai, bangsawan feodal dan para pengikutnya, penganut paham kebebasan demokratis yang hanya mengakui pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kontrak sosial, pemeluk agama Islam yang fanatik, pemuja benda-benda pusaka kerajaan tradisional dan pelaksana upacara-upacara ritual bagi para leluhur dan dewa yang turun ke bumi. Kesan dan stereotip itu tentu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan tentang Sulawesi Selatan meliputi berbagai macam topik: dokumen kolonial yang diperhadapkan dengan naskah-naskah pribumi; homogenitas Sulawesi Selatan ditinjau dari perspektif budaya dan politik; hubungan antara status dan kekuasaan; kepemimpinan dan hubungan patron-klien; pengaruh asing dan budaya lokal; perdagangan maritim dan posisi Sulawesi Selatan dalam jaringan perdagangan internasional; kultur daerah dan pembangunan sosial-ekonomi; serta diaspora. Semua topik itu berhubungan dengan transaksi, tradisi, dan teks—berhubungan dengan penguasa dan pengusaha—yang akan dibahas secara luas dalam buku ini. Penulis dalam buku ini antara lain Christian Pelras, Anthony Reid, J Noorduyn, Roger Tol, dan peneliti tentang Sulawesi Selatan lainnya.

>> Buku ini dapat dipesan via email distribusiininnawa@gmail.com atau 0411433775

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP