Minggu, Mei 29, 2011

Malaria dan Kelapa Sawit, Dua Demam di Topoyo


Salah satu plang jasa service di Topoyo (Foto: AJR)
TOPOYO, desa yang terletak 180-an kilometer jalan poros Mamuju-Pasangkayu, hanyalah hutan lebat di awal 1980-an. Pelan-pelan desa ini terbuka seiring berjalannya program transmigrasi. Belakangan terbit harapan warga. Kabar yang santer mengemuka menyebutkan bahwa desa ini akan menjadi salah satu daerah penting dan utama cikal kabupaten Mamuju Tengah, yang konon sudah mendapat restu dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Sulawesi Barat.
Pak Lamma, 67 tahun, tak pernah menyangka ini.
“Saya waktu datang ke sini tahun 1986, (Topoyo) baru lahan yang baru ditebang. Saya sempat bilang, ‘saya orang yang pertama tinggal di sini’,” seru Pak Lamma. Maksud Lamma ‘di sini’ adalah tanah seluas dua hektar yang kini ia tinggali bersama istri dan Dewi, anak perempuan tunggalnya yang tahun lalu ia nikahkan.
Ia ingat betul, tiba pertama kali di lahan jatahnya, tunggul-tunggul kayu berdiameter 100-an senti kering bersebaran. “Butuh tiga tahun untuk membakar tunggul-tunggul itu,” cerita Lamma.
Lahan dua hektar tersebut merupakan tanah pembagian setiap orang yang ikut program transmigrasi. Lamma merupakan satu dari 74 KK (kepala keluarga) yang bergabung dalam bertransmigrasi gelombang I di Topoyo. Gelombang II (40 KK dari Kabupaten Wajo) dan Gelombang III (40 KK dari Kabupaten Enrekang) menyusul tak lama berselang.
“Pokoknya, 1986-1987 itu Topoyo terisi kurang lebih 250 KK,” terang Lamma.
Program transmigrasi, berdasarkan tuturan Lamma, selalu menyertakan penduduk lokal. Penduduk lokal di sini adalah penduduk dalam lingkup provinsi. Ketika itu, Mamuju masih bagian dari Sulawesi Selatan.
Topoyo adalah daerah yang terletak sekisar 180 kilometer di utara Mamuju, ibukota Sulawesi Barat. Desa itu terletak di pegunungan sebagaimana awamnya daerah di Sulbar. Perkebunan berkembang di sana, meliputi kelapa sawit dan jeruk manis, yang ditanam oleh warga transmigran berlatar beragam etnik.
Lamma mengungkapkan, transmigrasi Topoyo dan transmigrasi Wai Pute, desa tetangga barat Topoyo berbeda. Wai Pute merupakan transmigrasi PIR (perkebunan inti rakyat) untuk karet. Karena karet tidak berhasil warga mengganti menanam kelapa sawit. Seingatnya, tidak kurang 250 KK dari Jawa dan Bali menempati Wai Pute ketika itu. Perkembangan ini memadatkan daerah sekitar terutama Wai Lotong dan Desa Tumbu. Wai Lotong sendiri awalnya juga banyak ditempati oleh Jawa. Namun Wai Lotong tumbuh sendiri. Belakangan, pemilik-pemilik tahan di desa itu menjualnya kepada orang lain dari Bugis dan etnik lain.
Malaria
Laiknya daerah hutan rambahan, malaria merupakan penyakit endemis di daerah ini. Untuk menangkal, ia minum obat telan dua pagi dua siang dan dua sore. Itu, kata dia, sudah bisa tahan setahun. Selain malaria, hal lain tentang Mamuju yang sampai di Makassar masa akhir 1960-an adalah Mamuju adalah tempat banyak orang yang ‘meracun’ orang baru.
“Padahal, banyak yang muntah darah karena gizi rendah. Makan sagu saja. Sedang panas badan, bertamu di rumah teman, muntah darah, dikira diracun. Padahal itu TB. Saya sejak dulu tidak percaya ada orang yang tega berani meracun orang. Waktu saya ke sini, pertanyaan saya pertama adalah ‘adakah masjid?’ Oh ada. ‘Adakah orang sembahyang?’ Oh ada. Kalau orang masih sembahyang, berarti mereka percaya pada Tuhan. Mereka tidak akan jahat sama orang lain,” begitu Lamma menjelaskan keyakinannya.
Malaria tak luput juga menimpa keluarga Lamma. Butuh perjuangan berat, mengingat di zaman itu, fasilitas pengobatan tidak semendingan sekarang. Ia menuturkan, ketika Dewi sakit malaria, ia berjuang keras untuk mencapai puskesmas yang adanya di Babana, 20 kilometeran dari Topoyo. Mencapai pelayanan kesehatan harus menyeberangi dua sungai.
“Kalau lagi beruntung, kita bisa menumpang di truk yang sedang membawa kayu. Tapi tetap saja jalanan sangat tidak memadai. Berlumpur,” katanya. Peristiwa itu terjadi ketika anak perempuannya, Dewi berumur 4 tahun. Dewi, yang kini mengandung enam bulan, lahir dan besar di Topoyo pada tahun 1988.
Bagi penduduk setempat, karena kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini, setiap demam dan gigilan warga selalu dianggap sebagai
dudungeng saja (cacar/sarampa’) atau kabuloang (demam keserempet mahluk halus).
Lamma sendiri tidak banyak mempraktikkan pengobatan tradisional. Mengobati sakit malarianya ia mengonsumsi obat-obatan medis. Dia mengakui, minum air perasan pepaya adalah obat yang manjur. Namun itu jarang ia pakai. Ia lebih yakin keampuhan obat medis.

LAMMA, itu saja namanya; nama tipikal Bugis. Ia lahir tahun 1944 di Baringeng, Soppeng Sulawesi Selatan. Ayah ibu Lamma menetap di Parepare. Namun khawatir keselamatan karena pendudukan Jepang, ibunda Lamma mengungsi ke Soppeng. Umur sekisar sebulan ibunya memboyong Lamma ke Parepare.
Besar dan tumbuh di Parepare, pemuda Lamma kemudian berangkat ke Makassar untuk berkuliah. Ketika itu ia masuk pendidikan sarjana muda di jurusan Komunikasi Massa di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Perjalanan nasiblah yang membawa Lamma ke Topoyo. Lelaki berkumis dan berjanggut putih ini kini dianggap salah seorang tetua Desa Topoyo.
Memasuki dekade 1970-an, sampai kabar di telinga pemuda Lamma bahwa ayahnya yang bekerja di Mamuju sana jatuh sakit. Jalan dari Makassar ke Mamuju belumlah tembus. Semuanya ditempuh lewat laut. Setidaknya 18 jam naik kapal. Lamma, saat itu bekerja sebagai tata usaha di UVRI, meninggalkan Makassar menuju Mamuju.
“Sampai di sini ternyata Beliau tidak apa-apa. Rupanya Beliau hanya rindu sama saya,” kenang Lamma, tertawa.
Menyimak suara dan cara tertawa begitu juga tampakannya, saya jadi ingat Karni Ilyas, wartawan senior yang bertugas di TVOne. Hanya beda rambut, kumis dan cambang tipis yang ia pelihara sudah memutih.

Maksud menjenguk ayah di Mamuju, rupanya mengubah jalan hidup Lamma. Di sana ia mendapat tawaran bekerja dari Oe I Ming, majikan sang ayah. Pengusaha berdarah Tionghoa itu memintanya jadi kepala perwakilan sebuah kongsi, CV Hubungan Baru. Usaha CV ini dirintis di Lombang-Lombang. Perusahaan ini membeli kopra. Ia bekerja di situ sampai 1973-1978. Perusahaan itu kemudian bubar karena sang pemilik meninggal. Ia dikirim ke Kabuluang, dekat Belang-Belang. Di sana, oleh Oe Tek Piaw, anak mantan majikannya, ia disuruh beli kopra dan rotan. Satu tahun lebih di sana, anak pemilik perusahaan kongsi membangun pabrik minyak. Setahun saja dia di sana. Lamma berhenti dengan alasan pekerjaan terlalu berat.
Usai bekerja sebagai perwakilan, pada 1981 ia bekerja di PTP XXVII yang menanam karet di Tangkau. Tapi karena tanaman penghasil getah putih itu tidak bertumbuh baik, tanaman perkebunan diganti jadi kelapa sawit. Seiring itu, PTP diganti oleh PT Astra Surya Lestari. Selesai bertugas di PTP XXVII, ia bekerja di bagian logistik di PT Bina Trijaya Perkasa, perusahaan yang dikontrak PTP XXVII untuk pembersihan lahan (land clearing) tahun 1985. Setahun kemudian, kedekatannya dengan seorang petinggi Dinas Transmigrasi, ia pun ikut transmigrasi dan menjadi warga Topoyo.
Kini, Lamma setiap hari bertugas sebagai sekretaris desa Topoyo. Di kantor yang terletak di jalan poros Topoyo-Desa Tumbu itu ia bersama Kades, yang juga kemenakannya, menjalankan tugas mengurus administrasi Topoyo dan segala tetek bengeknya.[
]

Sabtu, Mei 14, 2011

Rambut Gondrong dan Lamaran Pernikahan


BAPAK MEMINTA saya jadi juru bicara mammanu’-manu untuk Asdi—kakak ipar saya, April lalu.Mammanu’-manu’ adalah penjajakan calon mempelai laki-laki menjelang pelamaran resmi kepada keluarga mempelai perempuan dalam pernikahan masyarakat Bugis.

Sebenarnya, reputasi saya sebagai jubir pelamaran pernah teruji 2008 lalu. Saya melamarkan kawan saya seorang Bugis yang ingin meminang pacarnya yang bersuku Toraja. Saya buta proses pernikahan Toraja. Belum pernah sekali pun saya mendengar bagaimana tahapannya. Jadi jubir pun ketika itu lebih karena ‘todongan’. Saya tidak bisa berkelit lantaran permintaan itu meluncur ketika mobil sudah bergerak membawa kami menuju Toraja, dua ratusan kilometer utara Makassar. Saya salah kira. Seorang, yang paling tua dari rombongan kami, menolak jadi jubir. Dia hanya datang sebagai ‘paman’ calon mempelai laki-laki. Untung lamaran itu berjalan lancar.

Saya sudah lama penasaran, bagaimana sebenarnya rasanya menjadi jubir untuk proses 'seseram' perkawinan Bugis? Pasti membutuhkan juru bicara yang mumpuni. Kalah gertak sedikit, pasti berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan mempelai laki-laki.

Selain itu, tugas ini tugas ‘istimewa’ bagi saya. Ini karena rambut saya yang panjang. Bagaimana reaksi orang-orang yang kelak saya hadapi dalam proses ini? Itu juga membuat saya terbata-bata menerima penunjukan ini. Namun pikiran itu saya buang jauh. Mungkin Bapak tidak punya pilihan. Saya satu-satunya laki-laki yang tersedia ketika itu. Kakak ipar saya yang lain sedang di Jakarta. Dia kerja di kantor pemerintah. Tidak mungkin memanggilnya pulang. Tapi ingatan saya bagaimana gelagat Bapak dan Ibu selama ini menimpali pikiran ini. Kedua mertua saya itu tidak pernah melancarkan protes soal gaya atau rambut. Mereka jauh lebih cepat bereaksi kalau cucu mereka, Isobel, menangis atau sakit.

Rambut saya di pertengahan April itu memanjang sampai punggung. Ujungnya keriting—seperti Isobel, putri saya yang berumur 23 bulan, meski rambutnya, tentu saja, jauh lebih cantik. Saya tiap hari keramas. Kalau tidak begitu, pasti rambut saya lepek dan kulit kepala saya gatal. Kini rambut itu tinggal seleher. Mirip rambut Nike Ardilla, ujar seorang kawan berkelakar.

Nike Ardilla artis besar di zaman saya tumbuh. Saya adalah pria kelahiran pertengahan 1970-an. Mulai mengenyam bangku sekolah dasar di awal 1980-an. Saya mengalami teror potong rambut sejak kelas I SD hingga menjelang lulus SMA. Perintah potong rambut datang dari guru wali kelas—sesekali dari kepala sekolah. Pokoknya, kata guru, tak sehelai pun boleh melampaui daun telinga.

Selama enam tahun di SD, rambut saya seperti sabut kepala; nyaris plontos, hanya meninggalkan sedikit tepat di kepala bagian tengah. Orang sekampung menyebut cukkuru’ resimeng. Maksudnya, mungkin, ‘cukur resimen (tentara)’.
Lanjut SMP model nyaris sama kendati sedikit lebih panjang. Nah, ketika SMA-lah rambut saya mulai tumbuh lebih panjang lagi. Sudah tak ada tekanan hebat soal rambut, meski tetap ada peringatan agar rambut jangan menutup leher.
Saya tidak mengerti mengapa rambut harus pendek itu. Dugaan saya ketika itu paling jauh sebatas: karena kalangan militer yang sedang mengelola Indonesia, jadi mereka mau rambut kita sama dengan rambut mereka. Dugaan yang polos, bukan?

Jawaban atas pertanyaan itu saya dapatkan rinci ketika membaca karya Aria Wiratma Yudisthira Dilarang Gondrong!: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an terbitan Marjin Kiri, April 2010. Aria kemudian menukil tajuk ‘Gondrong Tidak Gondrong” di Harian Angkatan Bersenjata edisi 14 September 1973:

“Adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam soal rambut gondrong ini menurut hemat kami, lebih banyak bersumber pada perbedaan selera atau perasaan estetika seseorang dari perbedaan-perbedaan pendapat yang kadang-kadang dibubuhi dengan macam-macam dalil yang sok ilmiah atau istilah-istilah yang “grand”. Tetapi setelah kemudian kita telaah lagi, apa yang kita temukan bukannya kadar pendapat yang banyak, tapi pernyataan perasaan seseorang.
Sebelum kita debat panjang tentang rambut gondrong ini, kita tentunya harus lebih dahulu dapat menetapkan sampai berapa panjang rambut yang dikatakan gondrong itu. Apakah ia setelah melewati telinga menutup leher? Apakah beda rambut panjang dan rambut gondrong?
Disamping itu lagi terdapat pula beberapa istilah yang kabur seperti: gondrong sedang dan gondrong yang berlebihan. Juga gondrong rapi dan gondrong kotor. Semuanya ini membuat percakapan kita menjadi simpang siur tidak keruan.” 

Kekhawatiran saya tentang rambut yang akan saya serta dalam mammanu'-manu' abaikan. Kami sekeluarga tenggelam dalam persiapan pelamaran yang tinggal tiga hari lagi.

TIGA HARI kemudian, Sabtu malam, kami sudah siap. Dua mobil bersiaga berangkat. Piyo, istri saya, menanyakan apakah Isobel ikut masuk ke rombongan.

“Bawa saja. Biar dia mengacau di sana, membuyarkan konsentrasi orang,” kata saya, seraya menggulung kemeja flanel. Kami tertawa. Kami bagai prajurit belia atau petualang muda, yang tidak tahu ladang tempur dan medan perjalanan harus membawa bekal yang cukup.

Rumah calon mempelai perempuan sekisar tiga kilometer dari rumah saya. Kami berencana berangkat berenam. Semua keluarga inti: Bapak, Ibu, Piyo, Isobel, dan Nunung (adik ipar saya). Nunung menyetir untuk saya sekeluarga. Sedang Asdi menyupir untuk Bapak dan Ibu. Sebelum tiba, mobil berbelok dan singgah di sebuah toko kue. Nunung dan Piyo turun membeli kue lalu menaruhnya di atas nampan yang disiapkan dari rumah. Asdi hanya sampai di lorong masuk rumah pacarnya, menunjukkan jalan lalu pulang.

Tiba di sana, kami mengucapkan salam. Tidak bersamaan tapi kami mengeraskan suara. Penyambut kami berturut-turut: nenek mempelai perempuan, bapak, paman berkumis, paman (teman sekolah kakak ipar saya) dan istri, ibu, dan bibi. Masing-masing mereka memperkenalkan diri juga. Mereka mempersilakan duduk.

Diam-diam, saya sebenarnya menunggu reaksi tentang rambut saya dari keluarga mempelai perempuan. Tapi mereka biasa-biasa saja.

Kami lalu duduk di ruang tamu. Tiga perempuan cantik mendampingi saya: Piyo dan Isobel di kiri dan Nunung di kanan. Bapak Ibu di pinggir kanan ruang tamu. Di depan saya bapak mempelai perempuan dan paman berkumis. Di samping kiri Piyo ada nenek. Di ruang keluarga ibu, bibi dan paman pelaut, dan bibi tua. Dalam pandangan saya, ibu dan bibi tua tidak tampak. Mereka terhalang dinding. Hanya deretan barongkobingka’, dan kue tradisional lainnya di atas mengantarai saya dengan si bapak dan paman berkumis.

Basa-basi tentang macetnya malam Minggu meluncur dari sang bapak. Kami menimpali bergantian. Tapi setelahnya, kami terdiam beberapa jenak. Dan pembicaraan inti pun kami mulai.

“Saya ke sini membawa keluarga saya untuk sebuah niat yang tulus dan, insyaAllah, bla bla bla bla,” kata saya.

Usai beberapa patah kalimat sambutan dari bapak mempelai perempuan, kami segera membicarakan hal-hal terpenting dan harus ada dalam proses pernikahan kedua mempelai nanti.

Yang pertama, waktu. Saya menyerahkan lebih dulu kesempatan bicara kepada pihak mempelai perempuan, kapan tanggal tepat menggelar nikahan.

“Pada dasarnya semua hari itu baik. Hanya saja, tanggal pernikahan di Makassar sangat tergantung kesediaan tempat. Tapi sebaiknya akhir Mei atau awal sampai pertengahan Juni,” pinta bapak.

Soal kedua berkaitan proses akad nikah. Rencananya: akad nikah berlangsung pukul 09.00 atau 10.00 di rumah mempelai perempuan. Dua jam setelah akad berlangsung acara mapparola (Bgs. berkunjung ke rumah mempelai laki-laki). “Sejam atau dua jam setelah itu, kedua mempelai di bawah ke salon untuk dirias,” kata bibi, istri paman pelaut.

Rencana ketiga adalah pesta. Bagaimana melaksanakan pesta? Untuk ini, saya memberi tawaran duluan. Karena sejak di rumah diwanti-wanti oleh Bapak kalau ia harapkan pestanya digabung saja. Satu kali sudah cukup!

Keluarga mempelai perempuan mengabulkan harapan ini. “Tidak ada masalah,” timpal bapak calon mempelai perempuan. 

Bagaimana dengan mas kawin? Ini juga dirembukkan cepat. Seperangkat perhiasan emas dan alat salat. Tidak ada rincian berapa gram yang harus disiapkan mempelai laki-laki. Pembicaraan tentang ini, dalam amatan saya, seperti hal yang tidak penting. Sangat longgar karena tidak menetapkan rincian berat emas. “Satu stel perhiasan dan alat salat,” kata si bapak, menirukan ungkapan kalangan perempuan.

Kami lalu tiba di agenda uang panai’. Lagi-lagi, saya memberi kesempatan kepada keluarga perempuan. Namun bapak mempelai perempuan mengalihkan wewenang ke bibi istri paman pelaut.

“Saya tidak berani membicarakannya. Biar yang perempuan memutuskan,” kilah sang bapak.

Dari bibir bibi mempelai perempuan berumur 35 tahunan itu meluncur angka. 50 juta!

Saya terkesima. “Banyak amat!” saya membatin. Lebih tinggi 10 juta dari harapan saya dan keluarga.

Sementara saya berpikir keras mencari alasan tepat, Nunung berbisik ke telinga kanan saya. Dia memberitahu untuk menawar turun sesuai permintaan Asdi. Tawaran saya lepaskan. Keluarga perempuan diam beberapa jenak; mencari alasan, mungkin.

“Tidak ada yang murah sekarang (untuk keperluan pesta), dik,” begitu dalih si bibi, seraya tersenyum.

Mungkin si bibi paham karena kakak ipar saya adalah pelaut, yang identik dengan gaji besar. Suami si bibi sejak sangat akrab dengan kakak ipar saya. Sudah berteman sejak di sekolah pelayaran dulu di Jalan Yos Sudarso, Makassar. Hanya suami si bibi memilih berlayar dan mendarat tiap tiga bulan. Sedang Asdi mengambil pelayaran setahun. Seingat saya, selama dua tahun terakhir, baru dua kali dia melempar sauh. Kepulangannya lama kali ini. Ia melanjutkan sekolah ke strata satu sekaligus melamar pacarnya. Sekali melempar jangkar, dua tiga urusan bisa kelar.

“Tidak bisakah turun, Tante? Saya pikir, baiknya sepuluh juta dari itu jadi perhiasan untuk tabungan mereka nanti…” kata saya.

“Aih, tidak bisa, Dik. Banyak juga keluarga yang harus kami panggil. Itu harus dibelikan tiket juga.” kilah si bibi. Keluarga yang dimaksud si bibi adalah kerabat dari ibu mempelai perempuan yang ada di Pulau Jawa. Ibu mempelai perempuan berdarah Jawa. Si mempelai perempuan adalah anak sulung.

Hening.

Saya memandang ke Bapak dan Ibu. Tak ada jawaban.

Harga itu mendekati angka final, meski saya masih dongkol dengan angka permintaan dari si bibi. Apa boleh buat, kata orang-orang tua, menawar sampai dua kali sudah lebih dari cukup.

Nenek calon mempelai perempuan segera mengambil kendali. Ia menyilakan kami mencicipi makanan. Saya mengambil barongko (kue pisang). Makanan manis-manis, konon, pertanda tuan rumah menerima lamaran seseorang. Berbeda bila si tuan rumah menyuguhkan ubi kayu. “Sesuatu yang keras (melambangkan keputusan teguh). Baru melembek bila dimasak hingga mendidih,” jelas saya pada Piyo.

Basa-basi memenuhi ruangan. Kali ini si bapak menanyai saya bekerja di mana dan berkegiatan apa saja. Saya jawab secukup yang ia butuhkan. Saya pun melakukan sebaliknya.

Usai menyantap ragam kue itu, saya memulai percakapan lagi. Kali ini hanya menegaskan beberapa poin penting yang saya catat sejak mula pembicaraan. Bagian ini cepat saja. Hanya yang perlu ditetapkan kemudian adalah jadwal. Jadwal ini nanti yang akan kami bawa dalam pelamaran resmi. Jadwal pun sangat bergantung pada ketersediaan gedung.  Kami pun pamit.

Bapak tampak sumringah dalam perjalanan pulang. Mungkin dalam pikiran Beliau, tanggungjawab menikahkan anaknya nyaris rampung. Tinggal menunggu beberapa hari saja.

“Tinggal gedung yang harus kita cari,” kata saya, membuka pembicaraan.

“Tolong bantu Asdi cari gedung,” tanggap Bapak.

Ibu juga sama. Begitu sekilo menjelang rumah, Ibu meminta Nunung membelokkan mobil menuju rumah makan di bolevar terdekat rumah kami.

“Saya yang traktir,” katanya, tersenyum.

Uang panai’ sebenarnya tidak lain uang belanja pesta. Besaran yang disepakati akan dipakai mendanai keperluan pesta untuk mempelai perempuan. Biaya inilah yang selama ini menjadi momok bagi laki-laki Bugis. Meski kakak saya tidak berdarah Bugis, tapi itu yang terjadi dan berlaku umum di Sulawesi Selatan—calon mempelai laki-laki harus menyediakan sejumlah uang panai’. Besar kecil uang panai’ menjadi tameng siri’ (kehormatan) sebuah keluarga. Makin besar dan mahal sebuah pesta, kian besar pula kemungkinan kehormatan sebuah keluarga bisa terpelihara.

Kawan saya pernah terbelit masalah uang panai’. Kejadiannya Maret 2011 lalu, kurang lebih dua bulan ketika tulisan ini saya buat. Pacar kawan saya bersuku Bugis bermukim di NTT. Kedua pihak sudah mengancang-ancang tanggal pernikahan. Tiba giliran lamaran resmi, bapak kawan saya terbang ke NTT. Di sana ia menawar sampai dua kali. Tersebab pertimbangan agama, ia meminta keluarga perempuan untuk menggelar pesta sederhana saja. Karenanya, ia menawar agar uang panai’ tidak perlu banyak. Rupanya, ibu calon perempuan berkeras. Singkat cerita, Bapak kawan saya pulang dengan tangan melompong.

“Saya stres. Saya tidak habis pikir, beberapa hari lalu jadwal sudah ada, tapi sekarang hilang begitu saja,” ujarnya, lemas. Untuk mengusir pening tentang rencananya yang buyar, ia menghabiskan waktu dan bersibuk bersama saya.

Belakangan ia tahu, rupanya ibu sang pacar ingin menggelar pesta besar-besaran. Ibu pacar kawan saya ingin memestakan perkawinan anaknya kali ini karena sebelumnya pernikahan anak sebelumnya tidak diramaikan. “Dia sudah tidak tahan dengan omongan tetangga dan sanak keluarga,” terang kawan saya.

Senior saya, Yahya, pengkhidmat ilmu antropologi, mengatakan, ada hubungan antara gundulnya hutan Kalimantan dengan mahalnya uang panai’ untuk perempuan Sulawesi Selatan. “Besarnya uang panai’ mendorong laki-laki dari sini untuk merantau ke Kalimantan. Salah satu bidang pekerjaan yang dirambah banyak laki-laki yang berangkat ke sana adalah perkayuan,” jelas Yahya.

ASDI LANGSUNG mencari gedung esok harinya. Ancang-ancang dia, pernikahan sebaiknya berlangsung selekas mungkin. Ia kuatir sibuk ujian mata kuliah di pertengahan Juni. Takutnya juga, kata Asdi, ada panggilan dari kapal setelah itu. Hanya saja, keluarga calon istrinya sudah menyatakan tegas kalau mereka tidak bisa bulan Mei. Terlalu mepet waktu persiapan, menurut si bibi. Sehari kemudian gedung sudah pasti. Bahkan ia sudah membayar panjar tanda jadi.

Ada pantangan setelah lamaran berlangsung, yakni calon mempelai laki-laki tidak boleh datang ke rumah mempelai perempuan. Tapi pantangan ini dilanggar Asdi. Keluarga mempelai perempuan meminta tambahan, yakni dua karung beras. Meski nilainya kecil, pelanggaran pantangan ini dianggap melemahkan wibawa kesepakatan sebelumnya. 

Tujuh hari setelah mammanu’-manu’, kami siap berangkat lagi ke rumah calon mempelai perempuan. Kali ini, Bapak meminta saya memberi tahu hasil kesepakatan proses penjajakan. Lelaki sepuh itu pensiunan sebuah dinas pemerintahan. Kalangan seperti ini kerap jadi tetua sekaligus juru bicara dalam acara sepenting ini.

“Kita mo saja yang lanjutkan. Takutnya salah-salah. Kita toh yang datang dulu,” tanyanya. Gaya bicaranya ingatkan saya pada dokter Boyke.

“Iye’. Tapi Bapak minta saya untuk kasih tahu ke kita untuk jadi juru bicara,” jelas saya.

Dia masih berkeras. Ia melunak setelah Bapak dan seorang lelaki separuh baya memintanya. Saya menulis dan menjelaskan ulang seluruh kesepakatan ke dia. Beberapa saat kemudian kami berangkat.

Sepetak tenda berukuran kecil berdiri di rumah calon mempelai perempuan. Lima puluhan tamu dari keluarga terdekat perempuan sudah berkumpul di situ. Tukang foto dan tukang syuting menyambut kedatangan kami. Mereka tak memerlukan sinaran lampu tambahan. Hari itu cuaca terik. Jam 10.00 kami tiba di sana, sejam terlambat dari jadwal.

Si Pensiunan mengucap salam. Saya mendampingi Si Pensiunan sampai duduk di ruang tamu yang berkilap oleh hiasan-hiasan pernikahan di langit-langit ruangan. Hanya saya yang mengenakan kemeja biasa dengan lengan tergulung. Lainnya, para orangtua dan kerabat mengenakan kemeja batik atau memadu jas dengan sarung sutera warna mencolok dan songkok (pakaian resmi untuk kalangan sesepuh di acara nikahan Bugis). Sedang kalangan perempuan masuk ke ruang keluarga. Mereka mengambil tempat di dekat calon mempelai perempuan di ruang keluarga.

Kalangan tuan rumah menyambut kami. Juru bicara keluarga perempuan bukan lagi bapak si perempuan, melainkan seorang lelaki berkacamata dan berkumis. Umurnya berkisar 45. Gaya bicaranya seperti staf humas sebuah instansi. Mungkin teman kerja bapak calon perempuan di bank.

“Saya adalah om-nya (paman),” jelas Si Kumis.

“Saya telepon ki kemarin, tapi tidak aktif,” kata bapak mempelai perempuan pada saya.

“Iye, pak, kayaknya saya cas (charge) hapeku kemarin,” tanggap saya, tersenyum.

Setelah menyampaikan patahan-patahan kalimat sambutan selamat datang, hal pertama yang disebut oleh Si Kumis adalah uang panai’. Begitu giliran rombongan kami bicara, Si Pensiunan segera mengkritik tentang mendahulukan membicarakan uang panai’. Menurut Si Pensiunan, itu berkesan ada 'jual-beli' terjadi. Padahal, kedua keluarga sebenarnya melaksanakan perintah agama. Si Kumis segera mengklarifikasi ucapannya.

Singkat cerita, proses itu berjalan lancar. Tapi istri sang jubir, yang bertugas membawa uang panai', mengungkapkan bahwa ia sebenarnya was-was sejak berangkat sampai tiba di rumah perempuan. 

Setiba di rumah, Bapak tampak sumringah. Seorang kerabat berseru, "Pantas ji 50 juta tawwa!” Mungkin lelaki berkumis itu ingin menyatakan bahwa 'harga' itu sepantas dengan kecantikan calon mempelai perempuan.

Sehari setelah itu, saya ceritakan pengalaman saya ini ke kawan saya, Eko.

“Tua betul maki pale’ di’,“ tanggap Eko.

Tawanya tidak mau berhenti.[]

Tanggapan Sirtjo Koolhof tentang "Tiga Tanda Menguak ... "


Teman-teman Ininnawa yang baik.

Saya ingin menyumbangkan sedikit pada diskusi q k '. Pertama-tama kita harus membedakan bunyi fonem yang ada dalam bahasa Bugis, yaitu glottal stop pada akir suku kata, dan huruf yang melambangkan salah satu fonem. Pada dasarnya setiap lambang atau huruf bisa digunakan untuk salah satu fonem, asal dapat dibedakan dari fonem yang lain.

Lalu, mengapa dalam edisi La Galigo kami gunakan huruf q untuk melambangkan fonem glottal stop dalam transkripsi bahasa Bugis, dan bukan huruf k atau '? Ada alasan teoretis, dan ada yang praktis. Huruf 'k' tidak dipilih karena kalau ada tambahan dengan suffiks (akiran kata), kadang-kadang 'muncul' huruf 's', 'r', atau 'k'. Misalnya: baluq - balureng, balukeng; leppeq - leppesseng; lappaq - lappareng; dst. Karena itu, huruf k kurang cocok untuk melambangkan fonem glottal stop, karena selain 'k', ada juga 's' dan 'r' yang 'di bawah' fonem glottal stop itu. Sisa pilihan antara apostrof ' dan huruf 'q'. Tanda apostrof dalam tulisan bahasa Bugis dengan huruf Latin juga dipakai sebagai tanda petik. Berarti bisa memunculkan ambiguitas dan keanehan. Seperti: 'malebbi'', atau ambiguitas 'Taro a' ménré' ri sao kuta pareppa'é': di mana kutipan berakhir?

Selain menghindari ambiguitas dan keanehan dalam ejaan ada alasan praktis juga untuk memilih huruf 'q' sebagai lambang fonem glottal stop. Alasan itu berhubungan dengan zaman computer: dalam konvensi digital lambang apostrof tidak dihitung sebagai huruf, berarti tidak menjadi bagian dari kata. Misalnya nama Patoto'e dijadikan dua kata: Patoto dan e; sama halnya dengan kata pareppa'e dalam kutipan di atas.

Sisa satu huruf yang paling cocok untuk melambangkan fonem glottal stop dalam bahasa Bugis, yaitu huruf q: 1 dalam beberapa bahasa memang digunakan untuk melambangkan glottal stop; 2 karena tidak dipakai dalam bahasa Bugis yang ditulis dengan huruf Latin untuk fonem yang lain (tidak ada ambiguitas); 3 dapat melambangkan fonem 'di bawah' (s, r dan k); dan 4 secara praktis dalam file digital q diperlakukan sebagai huruf-huruf yang lain, berarti jadi bagian integral kata-kata.

Sekian sumbangan untuk diskusi di kalangan Ininnawa.

Seleng pole ri Leiden, Balanda,

Sirtjo Koolhof

Catatan: Tanggapan ini saya kutip dari weblog Penerbit Ininnawa.

Minggu, Mei 01, 2011

Tiga Tanda Menguak Takdir Bahasa (Bugis)

Salah satu hal terpelik dalam trasliterasi bahasa Bugis ke huruf Latin adalah bagaimana menuliskan bunyi hamzah seperti dalam kosa lontara. Apakah menggunakan [ ‘ ] glottal stop (lontara’), mengimbuhkan huruf q (lontaraq), atau pakai k saja sudah cukup (lontarak)?


Dalam bahasa Bugis, bunyi hamzah umumnya berada di akhir kata dasar; di tengah kata dasar yang diikuti klitik ku’, mu’, na, dan ta’; dan kata majemuk, jika kata pertama berakhir bunyi hamzah kemudian bersinggungan dengan kata yang mengikuti, maka bunyi hamzah tetap muncul (Hadrawi, 2008).



Muhlis Hadrawi dalam Assikalaibineng: Kitab Persetubuhan Bugis [hl. 49] merinci tiga contoh tentang pemakaian ini. Fahruddin Ambo Enre adalah cendikiawan yang memakai q (lihat disertasi Ambo Enre “Ritumpanna Welenrenge: Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo” [1999]); Matthes (1874 dan 1875) memakai apostrop [ ` ]; tanda hamzah [ ‘ ] digunakan Noordyun (1955:4); dan huruf k dipakai oleh Ide Said (1977).



Tapi itu di tingkat para cendikiawan. Di ranah pengguna sama. Dalam naskah panduan pementasan I La Galigo karya Robert Wilson di Benteng Fort Rotterdam 23-24 April 2011 lalu, saya mendapati penulisan nama Patotoqe (Dewa Penentu Nasib). Tapi versi ini jejaknya tampak terang. Kemungkinan ini berdasar pada transliterasi Muhammad Salim-Fachruddin AE, I La Galigo terbitan Djambatan tahun 1995. Sirtjo Koolhof dalam Pendahuluan (hl. 44) mengatakan, cara transkripsi yang digunakan untuk edisi ini sama yang dipakai oleh Tol (1990:129-132) berdasarkan transkripsi Fachruddin AE (1983:93-107). Selain itu, dua tiga kali saya juga pernah bersua beberapa tulisan media nasional maupun daerah yang memakai  k menuliskan kata lontarak.



Topik ini sempat pula jadi perbincangan di Ininnawa. Saya ingat benar, Aslan Abidin pernah mengatakan bahwa betapa genit orang-orang yang menggunakan q dalam alih aksara bahasa Bugis atau Makassar menjadi huruf Latin. “Selalu membuat terbata-bata kita membacanya,” kilah Aslan, yang kini jadi staf pengajar di Universitas Negeri Makassar.



Sejak 2005, tersebab masalah rasa kebahasaan (termasuk pengucapan), Penerbit Ininnawa menggunakan glottal stop. Tak ada alasan jelas mengenai ini melainkan lebih nyaman bagi kami sebagai pengguna aktif bahasa Bugis (karena sebagian besar Ininnawa adalah terlahir dari keluarga Bugis).



Sekira tiga tahun kemudian, penggunaan ‘koma atas’ itu saya negosiasikan dengan Muhlis Hadrawi dalam proses awal penyuntingan. Saya menegosiasikan ini di Kantin Sastra Unhas. Hadrawi adalah penyusun Assikalaibineng: Kitab Persetubuhan Bugis (Ininnawa, 2008). Ketika itu, naskah yang diambil dari tesis pasca sarjananya di Universitas Indonesia (UI) masih menggunakan q.



“Teman-teman di Ininnawa kebetulan di aliran naskah lontara’ berglottal stop, Kak,” bujuk saya.

Tanpa saya sangka, Hadrawi langsung mengiyakan.



Saya pun pulang dengan lega. Bagi kami, betapa janggalnya menulis huruf q dalam naskah yang akan kami publikasikan.



Pada kisaran April 2011, saya bertemu lagi Hadrawi. Kali ini dia mendatangi Penerbit Ininnawa, Jalan Abdullah Daeng Sirua 192 E Makassar.



“Ternyata sudah cocok pakai glottal stop seperti di Assikalaibineng. Saya pernah tanya pembimbing (tesis) saya, katanya pengucapan yang biasa muncul dalam kosa kata Bugis adalah penanda bunyi. Bukan huruf. Kalau memang huruf, itu akan mengubah arti beberapa kosa kata Bugis karena ada imbuhan di belakang kata dasar,” jelas Hadrawi.



Sayangnya saya lupa contoh yang Hadrawi ajukan tentang penjelasan tadi. Tapi, sebagai gambaran, ini dapat kita lihat bersama dari perbedaan huruf dan tanda itu dalam kata lumpe’ (Bgs., lompat). Bandingkan perbedaan arti kata lumpe’ diimbuh i menjadi lumpe’i ([sesuatu/seseorang] melompat) dengan mengubah tanda hamzah menjadi huruf q dan k dalam lumpeqi/lumpeki (melompati).



Saya pikir, ini alasan terkuat yang pernah saya dengar selama enam tahun terakhir menyuntuki naskah-naskah sejarah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Penerbit Ininnawa. Tidak seperti alasan seorang cendikiawan, berdasarkan cerita Aslan, yang kurang lebih mengatakan: “Pemakaian q dalam bahasa Bugis karena huruf q jarang kita dipakai.”



Sesungguhnya, merugilah saya menjadi kaum yang mengikuti imam berdalih seperti ini.[]

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP