Laki-laki Lebih Rentan dalam Bencana?

Di sela kesibukannya dalam The Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) V yang digelar di Yogyakarta, 22-25 Oktober lalu, Dati Fatimah menyempatkan berbincang dengan saya tentang bukunya yang baru terbit, Menolak Pasrah: Gender, Keagenan, dan Kelompok Rentan dalam Bencana (Aksara, 2012).

Lewat buku itu, Dati ingin menunjukkan bahwa sebetulnya bencana itu bukan sesuatu yang alami, tapi terkonstruksi secara sosial. Bicara soal dampak bencana, kita harus bicara tentang aspek kerentanan. Itu yang menjadi penjelasan mengapa satu kelompok menjadi menerima dampak lebih, sedangkan yang lain tidak. “Kerentanan itu yang dieksplorasi di buku ini, menggunakan analisis gender sehingga bisa melihat dengan sisi gender yang ada, apa dampak bencananya, kondisi-kondisi yang membuat satu kelompok itu menjadi rentan dibandingkan yang lain,” jelas Dati. Sebagai contoh, karena konstruksi sosial, maka perempuan tidak mempunyai akses informasi dan pengambilan keputusan. Akhirnya, mereka berada pada kerentanan yang lebih tinggi.

Pengakuan terhadap kelompok rentan itu kerap disuarakan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyinggung soal ini. Tapi, menurut pandangan Dati, anggapan pengakuan kerentanan itu membuat mereka yang rentan dianggap tidak punya kapasitas. “Menurut saya, ini bermasalah! Sebab, kemudian upaya-upaya PRB mengabaikan kapasitas mereka. Upaya-upaya yang kita lakukan, karena berangkat dari asumsi itu, jangan-jangan membunuh kapasitas yang mereka punyai,” kata Dati.

Dati mencontohkan, kalau terjadi gempa, skema pertama yang ada di komunitas adalah evakuasi korban dan dapur umum. Kenapa demikian? Sebab, kata Dati, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. “Nah, siapa di balik itu? Evakuasi berlangsung karena laki-laki yang melakukan. Dapur umum dianggap sebagai tugas perempuan, maka perempuanlah yang melakukan. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan sama-sama berkontribusi. Kenapa kontribusi di level domestik sering tidak diakui, tidak dianggap penting, dan tidak istimewa?” tanya Dati.

Hal ini tampak dari ranah dapur umum. Sumber makanan pertama justru bukan dari pemerintah, melainkan dari jaringan informal seperti keluarga, saudara, dan orang tak dikenal. Pas gempa di Bantul, kata Dati, orang-orang datang dari Wonosobo dan sekitarnya memakai truk membawa pakaian, sayur, dan buah-buahan. Bahkan, sering nasi bungkus datang berlebihan. “Ya, namanya juga spontanitas. Tapi, itu menunjukkan tanggap bencana itu ada. Kami melihat, di dapur umum, perempuan melakukan proses mobilisasi sumber daya sesaat setelah bencana,” terang Dati.

Sejak berdiri pada 2007, Aksara mencoba mengombinasikan pendekatan pemberdayaan dengan riset dan pelatihan. Dati dan kawan-kawan berupaya menemukenali persoalan berbasis gender di masyarakat sehingga menjadi isu bagi banyak orang. Belakangan, perempuan kelahiran November 1975 ini berpikir, jangan-jangan konstruksi tentang gender ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh perempuan—karena banyak laki-laki yang menjadi pengambil keputusan. Dengan kata lain, ia mencoba untuk  "menjawab persoalan gender dengan peta yang lebih besar".  Dugaan “laki-laki juga bermasalah dengan konstruksi yang ada selama ini” pun ia ajukan.

Dari bergiat di Aksara, Dati pun melihat bahwa kelompok rentan juga berkontribusi pada banyak hal. Kelompok lansia, misalnya, berperan sebagai penyampai kearifan lokal, sampai pendataan korban. Soal pendataan korban, para kader Posyandulah yang melakukannya. Dapur umum, dalam kebudayaan masyarakat Jawa, disebut rewang sambatan, dihidupkan oleh perempuan. Skema tradisi ini dipakai ketika terjadi bencana—ada yang membawa beras, kelapa, nangka, bumbu. Cara ini terjadi spontan.

Namun, ketika terjadi bencana, ketika respons formal datang—dari pemerintah, BNPB, atau militer, tugas memasak di dapur umum digantikan laki-laki. “Anda lihat, misalnya, di dapur umum ada peralatan panci besar. Menurut saya, itu bagian dari pengabaian. Ketika datang bantuan, yang memasak itu laki-laki. Lalu, para penyintas dianggap tidak punya kapasitas. Mereka duduk diam dan menunggu jam makan. Itu yang membuat mereka stres karena merasa tidak dibutuhkan. Pengabaian tidak dihargai itu justru menambah kerentanan!” tegas Dati.

Peran perempuan dalam tanggap bencana juga tampak jelas pada ranah ekonomi. Jika dihitung rinci, kontribusi mereka tidak kecil. Namun, itu luput dari perhatian khalayak karena perekonomian perempuan merupakan jenis perekonomian subsisten. Mereka bekerja di rumah untuk nafkah tambahan dengan berjualan kue, es, dan jenis panganan lainnya.

Dati mengungkapkan, dalam pengalaman di dalam komunitas, ketika bencana terjadi, ada masa mereka berhenti karena berfokus pada penyelamatan. Tapi, kata Dati, ia melihat bahwa justru aktivitas produktif informal cepat pulih karena menjadi bagian dari healing(penyembuhan). Ini terlihat sehari setelah gempa di Desa Pundong, Bantul, tatkala seorang perempuan mencari rumput.

“Dia bilang, rumah saya hancur. Kalau tidak pergi mencari rumput sekarang, saya bukan hanya kehilangan rumah, tapi kehilangan ternak juga. Artinya, ada semangat untuk bertahan hidup. Padahal kan beban domestik mereka berlipat saat bencana. Misalnya, sumber air lebih jauh karena sumur mereka rusak atau anak mereka yang rewel karena trauma,” terang Dati.

Membincangkan gender memutlakkan berbicara konsep maskulinitas dan feminitas. Konsep maskulin akan membuat laki-laki dikonstruksi harus kuat , tak boleh takut, dan mau mengambil risiko. Itu kemudian berkontribusi pada praktik-praktik berisiko, seperti mengorbankan diri sebagai tumbal. Karena itu, ketika erupsi Merapi pada 2010, Dati menelusuri nama-nama korban. Ia menemukan: lebih dari separuh jumlahnya adalah laki-laki.

Pada beberapa situasi, konstruksi gender yang ada bisa juga merugikan laki-laki. “Ini mirip dengan bencana peperangan karena mereka harus berada di garis depan,” tutupnya.[]